Saturday, 24 October 2020
6 views

DPRD Kabupaten Barru Bersama Rombongan Hentikan Tambang Galian C Milik H. Rusdi

 

BARRU – Tabloiddetektif.com – Unit Pelaksana Teknis(UPT) Pertambangan wilayah satu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Barru, Dinas penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPM-PTSP-TK)Kab. Barru, Dinas Lingkungan Hidup(DLH) Kab. Barru, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Camat Tante Rilau dan Pemerintah Desa Lalabata melakukan kunjungan ke tambang milik H. Rusdi. kamis 16/1/2020.

Setelah DPRD dan Instansi terkait melakukan kunjungan(tambang-red) kamis sekitar pukul 11:13 wita (1/20). Tambang galian C di hentikan sementara Karena H. Rusdi pemilik CV Lontara belum memiliki Kepala Teknik Tambang dan Tidak ada patok.

Berdasarkan rapat yang di gelar pada hari itu di aula Kantor Desa Lalabat antara Pemilik tambang Warga sekitar lokasi yang terdampak Tambang dan DPRD bersama Instansi terkait.

Pak Idham..kepala UPT pertambangan Wilayah Maros pangkep barru mengatakan,” Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah di tetapkan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik.

Lanjut Idham,” dari itu tadi kami sudah melihat di lapangan beberapa yang harus di laksanakan kami lihat belum di laksanakan, padahal ini juga tertuang dalam kewajiban IUPnya Pemilik tambang.

“Apa yang di amanhkan Peraturan pemerinta 26 tahun 2018 sudah tertuang di dalamnya, salah satunya adalah mengangkat Kepala Teknik Tambang dan berdasarkan Peraturan pemerinta 26 itu, “katanya.

Lanjut Kepala UPT pertambangan Maros, Pankep, Barru itu,” Mengatakan kalu ada masalah yang seperti ini yang harus bertanggung jawab adalah Kepala teknik tambang.

“Terus temuan yang kedua ada indikasi aktivitas penambangan CV Lontara ada yang keluar dari titik koordinatnya,”tuturnya.

“IUP juga sudah tertulis melaksanakan patok perbatasan Tambang,”ucapan Kepala UPT.

“Jadi sebelum kegiatan tambang kembali di lakukan kami harap pemilik Tambang H. Rusli harus melakukan aktivitas tambang sesuai aturan yang berlaku, “tambahannya.

Kepala DPM-PTSP-TK H.Samsir S, Ip, M, Si, juga mengatakan,”Hak pemilik Tambang hanya 6 sementara kewajibannya 21 jadi memang diatur secara ketat.

“Untuk aturan galian sungai harusnya 3 meter dari tebing sebelah juga begitu, untuk yang sungai lurus, sementar untuk dasar galian atau kedalaman sampai naik tanah kepenampungan,”kata Samsir.

Lanjut Samsir, “itu gunanya 3 meter untuk di lalui warga melakukan aktivitas bagaimana jika digali semuanya.

“Jadi Pemilik tambang harusnya di hapal semua aturan tentang dokumen yang di susun sendiri,”tambahannya.

Ketua DPRD Kab. Barru “Lukman T”Juga menambahkan,” jadi kami turun langsung bersama teman-teman DPRD dan instansi terkait dan mendapatkan beberapa yang tidak sesuai dengan rekomendasi, salah satunya galian tidak sesuai dan ada yang keluar dari titik koordinatnya berdasarkan hal dari teman-teman UPT pertambangan.

Kepala Desa Lalabata mengucapkan banyak terimakasih kepada ketua DPRD beserta rombongan dan instansi terkait telah mencarikan solusi antara warga dan penambangan.

Sebelumnya di ketahui Puluhan warga dari Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten barru, bersama Dewan Pengurus Cabang (DPC )LSM Gerak
Indonesia Kabupaten Barru mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Barru Sul-sel Kamis 9/1/2020 yg lalu.(Red)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *