Saturday, 24 October 2020
4 views

Tim Pemilihan Calon Kades Pergantian Antarwaktu Desa Doda Di Protes Masyarakat

Pasangkayu, Detektif – Pemilihan Kepala Desa (Kades) antarwaktu di Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, propinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tidak berjalan mulus sebagaimana yang direncanakan. Sejumlah masyarakat setempat menilai, panitia pemilihan Kades tersebut tidak mengindahkan aturan prosedur yang berlaku.

Dalam sebuah lembaran yang dibuat pada tanggal 21 Agustus 2019, mereka yang mengatasnamakan dirinya masyarakat Desa Doda menilai Panitia Pemilihan Desa Doda dan PMD Kabupaten Pasangkayu telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyebabkan seluruh proses tahapan Pemilihan Desa Antarwaktu telah cacat hokum dan norma undang-undang sehingga mereka merasa perlu merekoendasikan. Menuntut untuk member sanski pemberhentian kepada Pantita Pemilihan Desa karena telah melanggar Perbup. No. 2 tahun 2016, khususnya yang berkaitan mekanisme pemilihan antarwaktu dan selanjutnya membentuk panitia pemilihan yang baru. Panitia pemilihan desa antarwaktu harus menjalankan mekanisme dan tata cara pemilihan desa antarwaktu sesuai atuan dan undang-undang yang berlaku.
Salah seorang warga, Herman, katakan bahwa panita pemilihan Kades telah merampas hak peserta musyawara desa dengan tidak melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, termasuk tidak melibatkan dalam perumusan tata tertib pemilihan desa antarwaktu.

“Panitia pemilihan desa antarwaktu telah melanggar Peraturan Bupati No. 2 tahun tahun 2016 pasal 70 yang katakana bahwa pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara bedasarkan tata tertib yang telah disepakati oleh musyawarah desa,” tandas Herman dalam rilisnya.

Herman yang juga seorang Bakal Calon (Balon) yang telah digugurkan oleh tim pemilihan Kades, menilai kalau panitia hampir saja membuat keputusan sepihak dengan menetapkan salah seorang calon tanpa melalui pemilihan. Untung saja, masyarakat mengetahui skenario yang tidak procedural ini. Sehingga tidak jadi ditetapkan salah seorang calon Kades tersebut.(Jamal)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *