Wednesday, 25 November 2020
3 views

DPRD Pasangkayu Protes, Anggaran Pilkada 2020 Diduga Terlalu Besar

 

Pasangkayu- DPRD Pasangkayu pertanyakan anggaran komisi pemilihan umum (KPU), yang sudah di setujui pemerintah daerah senilai Rp 29 milyar tampak di ketahui DPRD, Saifuddin Andi Baso mengatakan bahwa inikah pemerintah daerah ini kami adalah sebagai pemerintah bagian dari DPRD juga , karena sedikit pun anggaran APBD yang dikeluar pemerintah daerah itu harus ada pengetahuan di lingkup DPRD tersebut .

Saifuddin juga heran kalau sudah ada MU,Dana hibah yang di sepakati pemerintah daerah bersama penyelenggara komisi pemilihan umum daerah (KPU) kita di DPRD tidak di tau, maka langka itu DPRD harus tinjauh kembali APBD kita berapa besar anggaran di hibahkan pemerintah daerah pasangkayu untuk KPU,terangnya.

“Menurut Saifuddin, bahwa nanti kita tau, kekita kita baca di media sosial olaine kok sudah ada anggaran KPU, Panwas dan pengamanan pilkada 2020, sebesar Rp 29 milyar yang di sepakati pemerintah daerah bersama penyelenggara KPU, panwas, dan pengamana tampa di ketahui DPRD ucap Saifuddin.

Saifuddin juga menambahkan pada saat di konfirmasi beberapa awak media ia mengatakan bahwa, anggaran sebesar Rp 29 milyar bisa saja ada perubahan karena kita di DPRD akan lakukan Instensi anggaran KPU, menurut Saifuddin anggaran KPU bisa saja menetap bisa saja menurung karena waktu dekat dekat ini kita akan Instensi dan membahas anggaran APBD tersebut.

Sekertaris daerah Pemkab Pasangkayu
Firman MPI mengatakan bahwa anggaran pilkada 2020 sudah ada naskah perjanjian Rp 29 milyar, KPU Rp 20 milyar, Panwas Rp 6 milyar dan pihak keamanan Rp 3 milyar.

Menurut DPRD Pasangkayu tidak di libatkan pada pembahasan anggaran KPU, sekda pemkab pasangkayu mengatakan bahwa ada mikanisme tahapan berjenjang sesuai peraturan keuangan daerah, menurut sekda sekira ada tahapannya dan tidak ada yang tidak di libatkan pada saat proses tahapan berjenjang jelas sekda.

Didalam tim anggaran dan tim perepikasi dengan penyelenggara dan nanti di sesuaikan dengan Ranperda APBD, Sekda menjelaskan bahwa sekira itu kita ikuti sesuai tahapan bahwa ada mikanisme nanti yang mengatur tentang bagaimana DPRD melakukan perepikasi juga bersama OPD, dan mengundang pihak penyelenggara kerapat banggar dan tiap OPD tergantung nanti hasil kesepakatan dalam rapat pembahasan nanti,terangnya.(Jamal)

Print Friendly, PDF & Email
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *